About

Kamis, 30 Agustus 2012

Berdasakan Putusan MK, KPU kerinci menghimbau pengurus PARPOL untuk menyerahkan KTA



Berdasakan Putusan MK, KPU kerinci menghimbau pengurus PARPOL untuk menyerahkan KTA

Mahkamah Konstitusi (MK) memutuskan, bahwa semua partai politik, baik yang lolos dan tidak lolos verifikasi pada Pemilu 2009 serta partai baru, harus tetap mengikuti tahapan verifikasi di Komisi Pemilihan Umum (KPU) untuk menjadi peserta Pemilu 2014.

Demikian bunyi putusan MK saat sidang uji materiil Pasal 8 Ayat 2 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota DPR, DPD, dan DPRD, di Gedung MK, Jakarta, Rabu 29 Agustus 2012. Dasar pertimbangannya adalah asas keadilan dan rasionalitas persamaan.

"Semua partai politik yang ikut Pemilu 2014 harus ikut verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Baik parpol lama dan baru, baik yang punya kursi di parlemen atau pun tidak," kata Ketua Majelis Hakim Konstitusi, Mahfud MD.

Adapun Pasal 8 Ayat 2 UU No 8/2012 tentang verifikasi partai politik menjelaskan partai yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada pemilu sebelumnya dan partai baru untuk menjadi peserta pemilu sebelumnya dan partai politik baru untuk menjadi peserta pemilu, harus memenuhi persyaratan tertentu. Pasal itu dimaksudkan untuk menyederhanakan partai politik.

Pasal 8 Ayat 2 UU No 8/2012 sepanjang frasa "Yang tidak memenuhi ambang batas perolehan suara pada Pemilu sebelumnya atau partai politik baru" dan sepanjang frasa "Yang dimaksud dengan partai politik baru adalah partai politik yang belum pernah mengikuti Pemilu" menurut Mahkamah bertentangan dengan UUD 1945.

Mahkamah dalam pertimbangannya mengatakan, penyederhanaan tidak dapat dilakukan dengan memberlakukan syarat-syarat berlainan kepada masing-masing partai politik. Syarat yang harus dipenuhi partai ternyata berbeda bagi syarat partai politik yang harus dipenuhi sebagai peserta Pemilu 2014 itu sangat berat.

"Dengan demikian tidak adil partai yang lolos di Pemilu 2009 tidak diverifikasi lagi," kata hakim konstitusi Ahmad Fadlil Sumadi.
Dalam putusan nomor 52 ini, MK juga mengabulkan permohonan penggugat terkait besaran ambang batas parlemen. MK memutuskan PT 3,5 persen hanya berlaku untuk DPR tidak untuk DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota.

"Semua partai politik yang ikut pemilu harus ikut verifikasi di KPU dengan syarat yang sama. Parpol lama dan baru, baik yang punya kursi di parlemen atau tidak. PT 3,5 persen berlaku untuk DPR pusat. DPRD provinsi, DPRD Kabupaten/Kota tidak berlaku," kata Mahfud MD memberi penjelasan usai dibacakannya amar putusan.
Berdasarkan keputusan MK tersebut Ketua KPU Kabupaten Kerinci, Drs.Sulaiman. MA segera menanggapinya dengan cara mengimbau kepada pimpinan partai politik yang ada di kabupaten kerinci untuk segera  menyerahkan  poto copi  KTA dalam bentuk hard copy 2 rangkap. (TMS)


0 komentar:

Poskan Komentar